17 Ranperda Masuk Agenda DPRD, Pemkab Kuansing Percepat Pembahasan Regulasi

Senin, 28 September 2026 - 12:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TELUK KUANTAN – Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) mempercepat penyelesaian sejumlah rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang dinilai penting untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Hal itu dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dipimpin Asisten II Setda Kuansing, Drs. Napisman, di Ruang Multimedia Kantor Bupati Kuansing, Senin (28/9/2026).

Dalam rakor terungkap, masih terdapat sejumlah Ranperda yang telah melalui proses harmonisasi namun belum ditindaklanjuti organisasi perangkat daerah (OPD). Beberapa rancangan juga masih terkendala kelengkapan persyaratan, termasuk Naskah Akademik (NA).

Napisman meminta seluruh OPD proaktif menyelesaikan setiap kendala dan menyusun regulasi sesuai kebutuhan daerah.

“Daerah memiliki kebutuhan dan karakteristik tersendiri yang membutuhkan landasan hukum sesuai kondisi Kabupaten Kuansing,” tegasnya.

Saat ini, 17 Ranperda telah masuk dalam agenda pembahasan DPRD, termasuk sejumlah regulasi yang bersifat wajib. Salah satu yang menjadi perhatian adalah perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilihan kepala desa untuk menyesuaikan pelaksanaan Pilkades serentak 2027.

Sejumlah regulasi lain yang diprioritaskan meliputi pengelolaan barang milik daerah, pengelolaan sampah, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), pajak dan retribusi daerah, P4GN/narkoba, ketenteraman dan ketertiban umum, serta penyelenggaraan perpustakaan.

Selain itu, Dinas Pendidikan mendorong percepatan regulasi wajib belajar 13 tahun, sedangkan Diskominfo mengusulkan regulasi turunan terkait pengelolaan pendapatan layanan LPPL Radio 100,9 FM.

Napisman menekankan, kelengkapan dan kualitas regulasi harus menjadi perhatian seluruh OPD agar proses harmonisasi hingga pembahasan bersama DPRD berjalan lancar.

“Regulasi merupakan landasan penting agar setiap program pemerintah daerah dapat dilaksanakan secara tertib dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.

Berita Terkait

Polsek Cerenti Cek dan Tertibkan Lokasi Diduga Penampungan Emas Hasil PETI di Desa Pulau jambu dan Pulau panjang
Jelang Pengukuhan 20 Januari 2027, DPC GRANAT Kuansing Siapkan Fasilitas, PT. GAP Disebut Siap Dukung Tenda dan Sound System
Satresnarkoba Polres Kuansing Musnahkan Barang Bukti Narkotika dari Lima Perkara dengan Delapan Tersangka
Kajati papua kunjungi sejumlah kampung nelayan merah putih di Biak Numfor dan Supiori serta meninjau lokasi tanah calon kantor Kejaksaan di Supiori
Dukung Swasembada Pangan APBD 2026, Kapolsek Cerenti Hadiri Penanaman Jagung Pipil di Desa Bedeng Sikuran
Dari Solok ke Kuansing, UJG Diduga Jalankan Perdagangan Gelap Pupuk Subsidi
Wakapolres Kuansing Pimpin Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026 di Mapolres Kuansing
Polsek Singingi Hilir Tertibkan PETI Jenis Dompeng di Lahan KUD Timbul Sakato, Satu Rakit Dimusnahkan
Berita ini 10 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 15:01 WIB

Polsek Cerenti Cek dan Tertibkan Lokasi Diduga Penampungan Emas Hasil PETI di Desa Pulau jambu dan Pulau panjang

Selasa, 17 November 2026 - 13:06 WIB

Jelang Pengukuhan 20 Januari 2027, DPC GRANAT Kuansing Siapkan Fasilitas, PT. GAP Disebut Siap Dukung Tenda dan Sound System

Selasa, 17 November 2026 - 08:22 WIB

Satresnarkoba Polres Kuansing Musnahkan Barang Bukti Narkotika dari Lima Perkara dengan Delapan Tersangka

Senin, 16 November 2026 - 15:55 WIB

Kajati papua kunjungi sejumlah kampung nelayan merah putih di Biak Numfor dan Supiori serta meninjau lokasi tanah calon kantor Kejaksaan di Supiori

Selasa, 10 November 2026 - 12:49 WIB

Dari Solok ke Kuansing, UJG Diduga Jalankan Perdagangan Gelap Pupuk Subsidi

Berita Terbaru