PADANG – Pucuk pimpinan Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat kembali berganti. Melalui Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026, Irjen Pol Jawari ditunjuk sebagai Kapolda Sumbar yang baru.
Irjen Jawari menggantikan Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy yang mendapat penugasan baru sebagai Perwira Tinggi (Pati) Baintelkam Polri dalam penugasan pada Badan Intelijen dan Keamanan (BRIN).
Pergantian tersebut menjadi perhatian, mengingat Djati Wiyoto Abadhy baru sekitar tiga bulan menjabat sebagai Kapolda Sumbar.
Kini, Irjen Jawari dihadapkan pada sejumlah persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat di Sumbar. Salah satu pekerjaan rumah yang menjadi sorotan adalah pemberantasan aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang masih ditemukan di sejumlah daerah.
Sejumlah wilayah yang menjadi sorotan terkait aktivitas PETI di antaranya Kabupaten Pasaman Barat, Sijunjung, Solok Selatan, Kabupaten Solok atau kawasan Arosuka, hingga Kabupaten Lima Puluh Kota.
Aktivitas PETI di wilayah-wilayah tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi kepolisian. Sebab, persoalan tambang ilegal tidak hanya berkaitan dengan aktivitas penambangan tanpa izin, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan persoalan sosial di tengah masyarakat.
Penanganan PETI juga tidak cukup hanya dengan melakukan penertiban terhadap pekerja di lokasi tambang. Penegakan hukum perlu melihat rantai aktivitas tersebut secara menyeluruh, termasuk pihak yang menyediakan modal, peralatan, hingga pihak yang diduga menjadi pengendali kegiatan tambang ilegal.
Sebelum ditunjuk sebagai Kapolda Sumbar, Irjen Jawari tercatat menjabat sebagai Asisten Sumber Daya Manusia (SDM) Kapolri.
Dengan jabatan barunya, Jawari akan memimpin jajaran Polda Sumbar yang memiliki wilayah hukum dengan karakter geografis beragam, mulai dari kawasan perkotaan, pesisir, perbukitan hingga kawasan kepulauan.
Di tengah karakter wilayah tersebut, pemberantasan PETI menjadi salah satu tantangan yang membutuhkan perhatian serius. Terlebih, aktivitas pertambangan ilegal dapat berlangsung di kawasan yang sulit dijangkau dan melibatkan banyak pihak.
Pergantian pucuk pimpinan Polda Sumbar pun menjadi momentum bagi kepemimpinan baru untuk memperkuat penanganan persoalan tersebut.
Masyarakat menanti langkah Irjen Jawari dalam mengungkap dan memberantas PETI di Sumbar, khususnya di wilayah yang selama ini menjadi sorotan seperti Pasaman Barat, Sijunjung, Solok Selatan, Solok, dan Lima Puluh Kota.
Tantangannya bukan hanya menghentikan aktivitas tambang ilegal di lapangan, tetapi juga memastikan mata rantai PETI hingga ke pihak yang berada di balik kegiatan tersebut dapat ditindak sesuai hukum.
