KLB PWI Cacat Hukum, Hendry Ch Bangun Didukung Putusan Pengadilan

Minggu, 15 Juni 2025 - 14:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA — Narasi yang disebarkan kelompok Kongres Luar Biasa (KLB) yang dipimpin oleh Zulmansyah Sekedang dan Wina Armada perlahan runtuh satu demi satu. Fakta hukum, administratif, dan etik justru menguatkan posisi Hendry Ch Bangun sebagai Ketua Umum sah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) hasil Kongres Bandung 2023.

Tidak hanya sah secara konstitusi, posisi Hendry Ch Bangun juga diperkuat negara melalui Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0000946.AH.01.08 Tahun 2024. SK ini menegaskan legalitas penuh kepengurusan PWI Pusat yang dipimpin Hendry Ch Bangun.

KLB Cacat Hukum, Akta Notaris Dilaporkan ke Polisi

KLB yang digelar oleh kelompok Zulmansyah terbukti cacat hukum. Dasar hukum berupa Akta Notaris yang mereka gunakan kini tengah disidik oleh Bareskrim Mabes Polri. Akta itu dilaporkan karena diduga memuat keterangan palsu, melanggar Pasal 263 dan 266 KUHP. Salah satu klaim keliru mereka adalah menyatakan bahwa KLB diikuti oleh 20 PWI Provinsi. Faktanya, sejumlah ketua PWI Provinsi seperti dari Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Sumatera Utara telah menyatakan tidak hadir, bahkan menolak pencatutan nama mereka.

Dua orang juga menyatakan keberatan karena dicatut sebagai pengurus PWI versi KLB tanpa izin dan tidak pernah dilibatkan. Secara aturan organisasi, pembentukan KLB pun tidak sah karena tidak memenuhi syarat kuorum. Dari 76 pengurus PWI Pusat, minimal 28 orang harus hadir dalam rapat pleno untuk bisa mengambil keputusan penting. Rapat yang dilakukan kelompok KLB hanya diikuti segelintir orang.

Keputusan DK Palsu, Sudah Masuk Penyidikan Polisi

Keputusan Dewan Kehormatan (DK) versi KLB yang menjadi dasar pemecatan Hendry Ch Bangun juga sudah terbukti bermasalah. Surat pemberhentian itu ditandatangani oleh Sasongko Tedjo dan Nurcholis M. Basyari, yang keduanya sudah bukan anggota PWI. Surat tersebut saat ini sedang diproses secara hukum di Polres Jakarta Pusat dan telah naik ke tahap penyidikan.

“Ini bukan hanya pelanggaran etik, tapi masuk ranah pidana. Mereka menandatangani surat atas nama lembaga yang sudah tidak mereka wakili,” ujar Hendry Ch Bangun, Minggu, 15 Juni.

Putusan Pengadilan Mempertegas Keabsahan HCB

Putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara gugatan Sayid Iskandarsyah semakin memperjelas bahwa Hendry Ch Bangun adalah Ketua Umum PWI yang sah. Dalam putusan itu, majelis hakim menyatakan gugatan tidak diterima karena sudah diselesaikan secara organisasi melalui Rapat Pleno Diperluas PWI Pusat pada 27 Juni 2024.

Rapat pleno itu juga menyatakan bahwa Ketua Umum PWI Pusat adalah Hendry Ch Bangun dan Plt Ketua Dewan Kehormatan adalah M Noeh Hatumena. Keputusan ini sesuai dengan Pasal 19 Ayat 4 Peraturan Rumah Tangga (PRT) PWI. Bahkan, rapat tersebut juga memberikan kewenangan kepada Hendry untuk mengubah susunan kepengurusan.

Tidak Ada Dualisme, Negara Hanya Akui Satu PWI

Narasi seolah ada dualisme PWI sengaja dikembangkan kelompok KLB. Padahal, secara hukum, hanya ada satu PWI yang diakui negara, yaitu yang memiliki SK Kemenkumham. Satu-satunya Ketua Umum yang sah adalah Hendry Ch Bangun.

Tudingan bahwa Hendry sudah diberhentikan sebagai anggota PWI juga tidak berdasar. Dalam aturan organisasi, pemberhentian anggota adalah kewenangan Ketua Umum. Dewan Kehormatan hanya memberikan rekomendasi, bukan eksekusi. Praktik ini juga pernah terjadi di era Atal S Depari, ketika rekomendasi pemberhentian dari DK terhadap Zulkifli Gani Ottoh dan Basyril Basyar tidak dijalankan. Zulkifli bahkan kemudian ditunjuk sebagai Ketua Steering Committee Kongres 2023 dan hingga kini masih tercatat sebagai anggota.

Kongres Persatuan Harus Berdiri di Atas Hukum, Bukan Narasi Sesat

Rencana Kongres Persatuan yang digagas untuk meredakan konflik internal PWI harusnya dilakukan dengan itikad baik, bukan dijadikan ajang untuk mengaburkan fakta hukum. Justru publik perlu memahami duduk persoalan secara utuh: kelompok KLB telah membuat tindakan inkonstitusional dan melanggar hukum dengan menggelar KLB abal-abal.

“PWI bukan milik segelintir orang. PWI adalah institusi yang harus dijaga marwah dan integritasnya. Tidak bisa dirusak oleh klaim palsu dan narasi yang menyesatkan,” ujar Ketua PWI Pusat Hendry Ch Bangun.(***)

Berita Terkait

Sudah Bayar Denda Sejak 2023, PT GSL Tetap Disegel: Eddy Ramadhan: Kami Kaget, Proses Belum Selesai!
Polsek Cerenti Cek dan Tertibkan Lokasi Diduga Penampungan Emas Hasil PETI di Desa Pulau jambu dan Pulau panjang
Jelang Pengukuhan 20 Januari 2027, DPC GRANAT Kuansing Siapkan Fasilitas, PT. GAP Disebut Siap Dukung Tenda dan Sound System
Satresnarkoba Polres Kuansing Musnahkan Barang Bukti Narkotika dari Lima Perkara dengan Delapan Tersangka
Kajati papua kunjungi sejumlah kampung nelayan merah putih di Biak Numfor dan Supiori serta meninjau lokasi tanah calon kantor Kejaksaan di Supiori
Dukung Swasembada Pangan APBD 2026, Kapolsek Cerenti Hadiri Penanaman Jagung Pipil di Desa Bedeng Sikuran
Dari Solok ke Kuansing, UJG Diduga Jalankan Perdagangan Gelap Pupuk Subsidi
Wakapolres Kuansing Pimpin Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026 di Mapolres Kuansing
Berita ini 17 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 11:23 WIB

Sudah Bayar Denda Sejak 2023, PT GSL Tetap Disegel: Eddy Ramadhan: Kami Kaget, Proses Belum Selesai!

Selasa, 17 November 2026 - 15:01 WIB

Polsek Cerenti Cek dan Tertibkan Lokasi Diduga Penampungan Emas Hasil PETI di Desa Pulau jambu dan Pulau panjang

Selasa, 17 November 2026 - 13:06 WIB

Jelang Pengukuhan 20 Januari 2027, DPC GRANAT Kuansing Siapkan Fasilitas, PT. GAP Disebut Siap Dukung Tenda dan Sound System

Selasa, 17 November 2026 - 08:22 WIB

Satresnarkoba Polres Kuansing Musnahkan Barang Bukti Narkotika dari Lima Perkara dengan Delapan Tersangka

Kamis, 12 November 2026 - 09:40 WIB

Dukung Swasembada Pangan APBD 2026, Kapolsek Cerenti Hadiri Penanaman Jagung Pipil di Desa Bedeng Sikuran

Berita Terbaru