Pekanbaru,-Aliansi mahasiswa yang terdiri dari Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) STAI Al-Azhar Pekanbaru dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STIE Riau menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Provinsi Riau, Selasa (17/6). Aksi tersebut menjadi bentuk protes terhadap berbagai persoalan nasional maupun daerah yang dinilai semakin membebani kehidupan masyarakat.
Mahasiswa menilai kondisi ekonomi yang terus menekan rakyat, mulai dari melemahnya nilai tukar rupiah, meningkatnya harga kebutuhan pokok, ketidakjelasan pengelolaan anggaran, hingga berbagai persoalan tata kelola pemerintahan, telah memicu menurunnya kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara.
Presiden Mahasiswa STAI Al-Azhar Pekanbaru yang juga bertindak sebagai Koordinator Lapangan aksi, Noprianda Ramadhan, menegaskan bahwa mahasiswa tidak akan tinggal diam ketika negara dianggap mulai kehilangan kepekaan terhadap kondisi masyarakat.
“Hari ini kami berdiri di depan gedung rakyat untuk mempertanyakan satu hal sederhana: masihkah negara berpihak kepada rakyatnya? Sebab yang kami lihat hari ini adalah rakyat yang semakin susah, sementara para pemegang kekuasaan terlihat semakin nyaman,” tegasnya di hadapan massa aksi.
Menurut Noprianda, persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini tidak hanya berkaitan dengan ekonomi, tetapi juga menyangkut krisis keberpihakan pemerintah terhadap rakyat.
“Rakyat sedang berjuang membeli beras, membayar biaya pendidikan, dan mempertahankan kehidupan keluarganya. Namun di saat yang sama, yang muncul justru kabar pemborosan anggaran, konflik politik, dan berbagai kebijakan yang semakin menjauh dari kebutuhan masyarakat. Ini bukan sekadar kelalaian, tetapi kegagalan membaca penderitaan rakyat,” ujarnya.
Dalam orasinya, mahasiswa juga mendesak DPRD Provinsi Riau untuk menunjukkan keberpihakan yang nyata terhadap masyarakat, bukan sekadar menjadi tempat penyaluran aspirasi tanpa tindak lanjut yang jelas.
“Jangan jadikan gedung DPRD hanya sebagai tempat menerima surat tuntutan lalu melupakannya setelah massa membubarkan diri. Rakyat tidak membutuhkan janji, rakyat membutuhkan tindakan. Kami datang bukan sekadar untuk didengar, tetapi untuk diperjuangkan,” kata Noprianda.
Pada aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya penghentian pemborosan anggaran negara, menjaga stabilitas ekonomi, transparansi pengelolaan anggaran beasiswa, penyelesaian persoalan defisit daerah, pengusutan dugaan penyalahgunaan anggaran, serta penyelesaian berbagai kebijakan yang dianggap merugikan kepentingan masyarakat luas.
Noprianda juga menyoroti fenomena yang menurutnya menunjukkan semakin lebarnya jarak antara elite politik dan realitas kehidupan masyarakat.
“Ketika rakyat dipaksa hidup hemat, sebagian pejabat justru mempertontonkan kemewahan. Ketika masyarakat diminta memahami kondisi negara, mereka justru mempertontonkan konflik dan perebutan kepentingan. Ini ironi yang menyakitkan dan tidak boleh terus dianggap normal,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa mahasiswa akan terus menjalankan perannya sebagai kekuatan moral dalam mengawal jalannya demokrasi dan memastikan aspirasi rakyat tidak diabaikan.
“Sejarah bangsa ini tidak pernah berubah karena kenyamanan para penguasa, tetapi karena keberanian rakyat yang melawan ketidakadilan. Jika suara rakyat terus diabaikan, maka gelombang perlawanan akan terus membesar. Sebab kemarahan rakyat yang dipendam terlalu lama akan berubah menjadi gerakan yang tidak bisa dihentikan,” tegasnya.
Sementara itu, Koordinator Umum aksi yang juga Presiden Mahasiswa STIE Riau, Ahmad Adnan, menegaskan bahwa gerakan tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa terhadap kondisi bangsa dan daerah yang dinilai semakin mengkhawatirkan.
“Mahasiswa tidak boleh diam ketika rakyat dipaksa menanggung beban dari kebijakan yang tidak berpihak kepada mereka. Kami hadir untuk memastikan bahwa suara masyarakat tidak berhenti di jalanan, tetapi sampai kepada para pengambil kebijakan yang selama ini menikmati mandat rakyat,” ujarnya.
Menurut Ahmad Adnan, berbagai persoalan yang terjadi saat ini mencerminkan adanya krisis kepemimpinan dan krisis keberpihakan terhadap kepentingan publik.
“Kami melihat banyak persoalan yang belum diselesaikan secara serius, mulai dari tekanan ekonomi, transparansi anggaran, hingga berbagai dugaan penyalahgunaan kekuasaan. Jangan sampai rakyat kehilangan kepercayaan karena para pemimpinnya lebih sibuk menjaga kepentingan politik daripada menyelesaikan persoalan masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan bahwa mahasiswa akan terus mengawal seluruh tuntutan yang telah disampaikan kepada DPRD Provinsi Riau hingga terdapat langkah konkret yang dirasakan masyarakat.
“Aksi hari ini bukan akhir, melainkan awal dari pengawalan yang lebih panjang. Kami akan terus mengawasi, mengevaluasi, dan mengingatkan. Sebab demokrasi tidak boleh hanya hidup saat pemilu, tetapi harus hadir dalam setiap kebijakan yang menyangkut nasib rakyat,” tutup Ahmad Adnan.
Aksi berlangsung dengan tertib dan mendapat pengawalan aparat keamanan. Melalui gerakan tersebut, mahasiswa berharap pemerintah dan DPRD Provinsi Riau dapat lebih responsif terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat serta menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat.
