Oleh: Hendri Chaniago.
*Sumbar* minta jadi daerah istimewa.
Heboh. Ramai. Warung kopi dari Padang sampai Bukittinggi mendadak penuh asap rokok dan argumen panas.
Alasannya kuat. Ada adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Ada rindu lama pada marwah Nagari. Ada juga utang sejarah.
Tanpa Syafruddin Prawiranegara bikin pemerintah darurat di pedalaman Sumbar dulu, Republik ini sudah tamat saat Agresi Militer Belanda II. Bung Hatta, Syahrir, Tan Malaka—semua rahimnya dari sana.
Maka lahirlah UU Nomor 17 Tahun 2022. Isinya mulai melirik adat Minang. Pintu masuk, katanya.
Tapi tunggu dulu.
Begitu Sumbar bersuara, dada orang Riau langsung bergetar. Ada rasa cemburu yang sehat. Ada kalkulator yang mendadak berhitung di kepala.
Lalu, bagaimana dengan kami.
Kalimat itu bukan sekadar bisikan. Itu gugatan. Dan jujur, republik ini harusnya malu kalau pura-pura tuli.
Mari kita buka dompet sejarah. Dan dompet betulan.
Siapa yang menyumbang bahasa persatuan. Riau. Tanpa keikhlasan para tokoh Melayu menyerahkan bahasa ibunya menjadi Bahasa Indonesia pada Sumpah Pemuda 1928, kita mungkin akan kesulitan berkomunikasi dan bersatu hari ini. Riau memberikannya gratis. Tanpa royalti.
Lalu lihat modal awal kemerdekaan.
Soekarno-Hatta baru saja memproklamasikan negara. Kas kosong. Nol besar. Datanglah Sultan Syarif Kasim II dari Siak. Beliau tersenyum, menyerahkan mahkota, pedang emas, dan uang tunai 13 juta gulden. Selesai. Belum. Seluruh wilayah kesultanannya diserahkan ke pangkuan NKRI.
Itu masa lalu. Bagaimana hari ini.
Ini yang bikin urat leher orang Riau tegang kalau bicara keadilan. Mari bicara angka. Angka BPS, bukan angka gaib.
Ekonomi Riau itu raksasa. PDRB-nya tembus lebih dari Rp1.200 triliun. Terbesar keenam di Indonesia. Kalau di luar Pulau Jawa, Riau ini nomor dua paling perkasa setelah Sumatera Utara. Satu provinsi menyumbang hampir 23 persen ekonomi seluruh Pulau Sumatra. Nyaris seperempatnya.
Minyak bumi dipompa dari Minas dan Duri sejak tahun 50-an. Kelapa sawit membentang sejauh mata mendandangkan hijaunya, terluas se-Indonesia. Devisa mengalir deras ke kas pusat di Jakarta. Miliaran, triliunan, entah berapa nol di belakangnya. Riau itu adalah “sapi perah” paling subur milik republik.
Maka wajar kalau orang Riau menggebrak meja: “Jangan cuma Sumbar. Riau juga harus jadi Daerah Istimewa!”
Logikanya telanjang sekali. Minyak disedot, sawit diperas, pajak ditarik ke pusat. Tapi begitu pulang kampung, jalanan masih banyak yang kupak-kapik. Abrasi sungai mengancam, kabut asap kadang masih menyapa. Di situ letak ketimpangan ekonominya.
Secara tata negara, Jakarta memang pelit membagi label “Istimewa”. Biasanya label itu baru dikasih kalau ada kontrak politik masa lalu seperti Jogja, atau setelah ada darah dan konflik seperti Aceh. Riau terlalu baik. Dulu setelah Sultan menyerahkan kekuasaan, Riau langsung melebur begitu saja. Tanpa syarat. Tanpa mengancam.
Tapi kebaikan jangan terus-terusan dianggap kelemahan.
Sebenarnya, entah apa pun namanya nanti—mau Daerah Istimewa atau Otonomi Khusus (Otsus) Ekonomi—Riau memang butuh status baru. UU Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau memang sudah mengakui adat Melayu. Tapi itu baru kosmetik. Belum menyentuh isi dompet.
Riau butuh porsi bagi hasil (DBH) yang lebih besar. Biar uang minyak dan sawit itu menetap lebih lama di bumi Lancang Kuning. Biar nagari dan desa-desa di pesisir bisa bersolek. Biar anak-anak Melayu tidak jadi penonton di tanah kaya raya.
Perjuangan ini berat. Jakarta tidak akan menyerahkan “sapi perah” begitu saja tanpa lobi yang keras dan kompak. Gubernur, anggota DPR dapil Riau, tokoh adat Lembaga Adat Melayu (LAM), sampai mahasiswa harus satu suara. Mengetuk pintu Senayan dengan data, bukan cuma dengan amarah.
Sumbar berjuang dengan romansa adat dan sejarahnya. Riau berjuang dengan martabat kebudayaan dan keringat ekonominya.
Satu hal yang pasti: Republik ini berdiri karena patungan banyak pihak. Dan Riau, sudah menyumbang terlalu banyak untuk sekadar dilupakan dalam pembagian kue nasional.
Kini tinggal menunggu giliran untuk Riau diperlakukan secara istimewa. (***)
